Menteri Pertanian Canangkan Proyek Tepung Kasava di Trenggalek

TEMPO Interaktif, TRENGGALEK - Menteri Pertanin Suswono, Selasa (24/11) dijadwalkan akan mencanangkan percepatan produksi tepung nasional melalui proyek tepung kasava di Trenggalek siang ini. Perwakilan petani dari 18 provinsi ikut serta dalam pencanangan tersebut.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Trenggalek Yoso Mihadi mengatakan acara pencanangan akan dilaksanakan di Lapangan Karangan. Kabupaten Trenggalek dipilih menjadi lokasi pencanangan karena memiliki cukup banyak usaha kecil menengah di bidang pembuatan tepung kasava.

Tepung kasava merupakan alternatif sumber karbohiodrat yang kerap dipenuhi dari beras dan terigu. Melalui teknologi vermentasi, masyarakat bisa menciptakan tepung berbahan dasar singkong yang banyak ditemukan di pedesaan. Komoditas ini diyakini bisa menggeser peran terigu yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kue dan makanan lainnya. "Kami bekerjasama dengan peneliti Universitas Jember untuk menciptakan enzim khusus," kata Yoso kepada Tempo.

Saat ini Departemen Pertanian mentargetkan penggunaan tepung kasava sebesar 5 - 20 persen untuk menggantikan tepung terigu. Dengan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie instan, roti, dan kue lainnya, diharapkan penggunaan tepung kasava akan mampu mendongkrak pendapatan petani singkong. HARI TRI WASONO.

Sektor Pertanian Diminta Keluar Dari WTO

Sebab, sektor pertanian adalah sektor paling utama untuk negara agraris seperti Indonesia.

VIVAnews - Pemerintah Indonesia didesak untuk mengeluarkan sektor pertanian dari putaran Doha saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO).

Menurut Sekretaris Jendral Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (Agra) Erpan Faryadi, pemerintah Indonesia dan negara berkembang lainnya harus mampu melepaskan sektor pertanian dari perundingan WTO. Pasalnya, sektor pertanian merupakan sektor paling utama untuk negara agraris seperti Indonesia.

"Kalau ini masuk terlalu besar pertaruhan untuk kepentingan negara, kita harus selalu mendesak pemerintah Indonesia agar sektor pertanian dikeluarkan dari perundingan WTO," kata Erpan saat konferensi pers tentang WTO di Jakarta, Selasa, 24 November 2009.

Erpan memandang, perjanjian tentang sektor pertanian sangat merugikan bagi mayoritas petani negara-negara berkembang, terutama dalam soal tarif, serta pemberian subsidi untuk para petani.

Dengan tidak adanya dua fasilitas tersebut, hasil industri pertanian negara berkembang akan sangat sulit untuk bersaing dengan negara maju.

Selain sektor pertanian, sektor lain yang juga penting adalah industri dan jasa. Namun, secara skala prioritas, sektor pertanian jauh lebih penting ketimbang dua sektor tersebut mengingat 48 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari pertanian.

Lebih lanjut, Erpan menilai krisis keuangan saat ini yang terjadi merupakan momentum yang tepat bagi negara berkembang untuk menghentikan putaran Doha.

Sementara itu, peneliti senior Instituted of Global Justice (IGJ) Bonnie Setiawan menilai saat ini, WTO sudah keluar dari tujuan awalnya yaitu sebagai organisasi yang mengatur perdagangan bebas dengan menghilangkan dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non tarif.

"Kita harapkan WTO hanya mengurusi mengenai perdagangan barang saja tidak mengenai hal lain seperti pertanian dan HaKI (hak atas kekayaan intelektual)," ujarnya.

Bonnie memandang, selama ini WTO telah jauh melangkah dengan mulai mengurusi berbagai kebijakan yang jauh dari kekuasaannya dan keluar dari tujuan awal. Selain itu, WTO sangat memiliki ketidak adilan karena lebih memihak kepada negara maju.

"WTO bukan hanya rezim yang membuka pasar, namun juga merupakan rezim yang membuka investasi. Investasi merupakan masuknya intensitas asing ke negara lemah. Salah satu kebijakan WTO yaitu HAKI yang meneriakkan hak paten hanya mampu digunakan oleh industri dan negara kuat, yang tidak mungkin dimiliki negara lemah atau usaha  kecil karena biaya yang cukup tinggi, ini kebijakan yang tidak adil," ujarnya.

Selain itu, Putaran Doha yang juga direncanakan dapat selesai pada 2010 ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Sebab, Putaran Doha membahas dua hal yang sangat urgen yaitu penghapusan subsidi dan pembukaan pasar.

"Kita berharap Indonesia mampu membuat WTO banting stir untuk membeli negara berkembang, dengan kekuasaan saat ini sebagai wakil pemimpin sidang dalam pertemuan KTM WTO mendatang," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku untuk mengeluarkan sektor pertanian dari putaran Doha sangat tidak mungkin. "Dalam negoisasi tidak mungkin satu sektor dikeluarkan, kita harus catat untung ruginya," tuturnya.

antique.putra@vivanews.com

AGROPOLITAN (?)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan pada umumnya masih tertinggal jauh dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan ekonomi dan proses indutrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi yang dikembangkan di daerah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan yang dikembangkan di daerah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

Oleh karena itu, dalam konstelasi kota-kota dewasa ini, semestinya kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya. Daripada menganggap desa dan kota sebagai suatu dikotomi, akan lebih sesuai untuk menjelaskan desa-kota sebagai sebuah fenomena yang bertautan, di mana masyarakat di dalamnya secara bersama memecahkan masalah kemiskinan, perkembangan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Desa-kota (rural-urban) dalam perspektif spasial merujuk pada suatu daerah periurban yang muncul akibat adanya perluasan pembangunan pada daerah kota yang sebelumnya merupakan suatu daerah desa. Fenomena desa-kota dapat dilihat di daerah pinggiran kota (urban-fringe), seperti halnya di Kecamatan Kartasura sebagai perbatasan Kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo, atau Kecamatan Depok sebagai perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Di daerah semacam ini potensial sekali terjadi proses transformasi spasial dan sosio-ekonomik wilayah yang mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi yang relatif cepat dari pertanian ke non pertanian; perubahan pemanfaatan lahan ke arah perumahan urban, industri dan non pertanian lainnya; peningkatan kepadatan penduduk; serta kenaikan harga lahan yang tanpa dibarengi adanya instrumen pengendalian yang memadai.

Maka, untuk mencegah disparitas, hyperurbanization, dan menjaga kawasan perdesaan tetap sebagai derah penyangga bagi perkotaan, selama beberapa dekade terakhir telah berkembang pemikiran-pemikiran tentang konsep pembangunan desa-kota yang terintegrasi. Salah satu yang termutakhir adalah pendekatan agropolitan yang dikemukakan oleh John Friedmann—seorang planolog dari Amerika. Pendekatan ini juga merupakan sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan konsep-konsep perencanaan kota, yang telah dimulai dari konsep-konsep Peter Kropotkin dan Ebenezer Howard yang utopianis, sampai Lewis Mumford, Frank Llyod Wright dan Mao Ze Dong dengan konsep-konsep kotanya yang revolusioner dan reformis.

Secara harfiah, agropolitan (agro = pertanian ; politan = kota) adalah kota pertanian yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Konsep agropolitan mencoba untuk mengakomodasi dua hal utama, yaitu menerapkan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dan diberlakukannya ketentuan-ketentuan mengenai otonomi daerah. Secara garis besar konsep agropolitan mengetengahkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

· Sebuah modul kota dasar (basic urban module) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².

· Setiap distrik memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di distrik tersebut, baik dengan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.

· Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas publik terstandarisasi.

· Dipilih satu distrik pusat (area desa-kota yang telah mengalami transformasi spasial paling besar) untuk dibangun agroindustri terkait.

· Lokasi dan sistem transportasi di wilayah argoindustri dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk menglaju (commuting).

· Distrik-distrik dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan.

· Setiap distrik didorong untuk membentuk satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

· Industri manukfatur kecil harus terdistribusi di tiap distrik dan di sepanjang jaringan jalan utama.

Kunci untuk menuju keberhasilan pembangunan agropolitan ini yaitu dengan memberlakukan setiap distrik agropolitan sebagai unit tunggal otonom mandiri, dalam artian selain menjaga tidak terlalu besar intervensi sektor-sektor pusat yang tidak terkait, juga dari segi ekonomi mampu mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertaniannya sendiri, tetapi terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya.

Dengan konsep agropolitan yang terimplementasikan dengan baik, maka kita akan dapat menjumpai wilayah perdesaan yang modern dan maju tanpa harus ‘mengkota’, tetap bisa melihat landscape ijo royo-royo sebagai penyeimbang kota yang semakin polusi, dan tentunya masih bisa menikmati nasi, sayur, dan lauk pauk hasil bumi pertiwi kita sendiri dalam menu makan siang kita… ^_^ [PS]

Meski Negara Agraris, Indonesia Sulit Capai Kedaulatan Pangan

Meski dijuluki sebagai negara agraris, namun hingga kini Indonesia masih kesulitan untuk mencapai kedaulatan pangan. Ini ditandai dengan banyaknya produk pertanian yang masih mengandalkan produk luar negeri. Padahal sebagai negara agraris dengan kekayaan alamnya, seharusnya dapat mendukung pencapaian swasembada segala produksi pertanian.
“Sampai sekarang kita masih mengimpor beberapa komoditi, ini membuat kita menjadi ketergantungan. Meskipun kita impor, tapi seharusnya didukung dengan persediaan atau ketahanan pangan di dalam negeri,” ujar Ketua Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) Edison Purba kepada MedanBisnis, Jumat (30/10).
Menurutnya, kedaulatan pangan itu sangat dibutuhkan dengan didukungnya perhatian pemerintah akan nasib petani serta jaminan harga. Selain itu, dukungan teknologi guna meningkatkan produksi pertanian. “Selama ini hasil produksi kita didikte oleh pasar luas, hingga tidak bisa menentukan harga sendiri meskipun kita yang punya produk,” ucapnya yang juga Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Sumut.
Kemajuan teknologi pertanian ini, lanjut Edison dapat dicapai dengan memanfaatkan para penelitian di dunia pendidikan serta pihak-pihak industri yang selama ini masih kurang sinkron. Indonesia sebagai negara agraris tidak bisa mengasingkan diri dari perkembangan teknologi bidang pertanian, sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan jumlah bahan pangan yang cukup dan dapat dijangkau masyarakat.
“Dengan bioteknologi pertanian merupakan salah satu pencapaian kualitas dan kuatitas hasil pertanian serta pendapatan petani,” kata Edison.
Bioteknologi pertanian, tambah Ketua Komunikasi Bioteknologi Sumut ini, telah dikomersialisasi sejak 1996 tapi di Indonesia sendiri ini belum dijalankan. Adopsi bioteknologi bidang pertanian secara global menunjukkan angka yang terus meningkat secara signifikan.
Untuk 2008 tanaman biotek telah ditanami seluas 125,8 juta hektar atau naik 9,4% dari tahun sebelumnya yang mencapai 114,3 juta hektar. Tanaman biotek telah diadopsi di 25 negara dan sekitar 12 juta petani di dunia telah menanam berupa kedelai, jagung, kapas dan kanola.
“Peningkatan ini terjadi karena tanaman biotek memberi keuntungan ekonomi lewat hasil produsksi perhektar yang tinggi, biaya pestisida rendah dan menghemat waktu kerja,” sebutnya.

*yuni naibaho