Agriculture is Key of National Awakening

Director of Business Management (MB) Pasacasjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Ir Dr Arief said Daryanto Mec agriculture is a key national economic revival.
"The agricultural sector is a fundamental instrument of national economic development," said Arief Daryanto in Bogor, Monday (28/12).
The role of agriculture as a determinant of economic development, according to Arief, occurs in all countries in the world. Developed countries generally make farming as a mainstay in building the economy.

Quotas; ACFTA impact felt in June

Indonesian Food Agriculture Forum (FPPI) assess the impact of systemic co-Asean free trade of China (ACFTA) will be felt only 6 months later after the agreement is implemented.

Coordinator FPPI Benny A. Kusbini said that if the government does not act quickly, then the death knell for the industry, agriculture and unemployment and crime will occur will increase.

"The impact of systemic ACFTA will be felt 6 months later. No FTA only illegal cement from China have been signed," he told Bisnis yesterday.

He suggested that immediate reform of the behavior of officials, so as to provide excellent service. (Business / sep)

Department of Agriculture Bioterrorism Watch

Indonesia Department of Agriculture (MOA) be wary of bioterrorism in the implementation of the Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China. Bioterrorism assessed against domestic food producers because the resulting danger is expected to reduce the national food production up 40%.

This was revealed by Minister of Agriculture Suswono after attending a media event host organism destruction Pengganggu Plant Quarantine (OPTK) and the Pest Animal Disease Quarantine (HPHK) at the Central Agricultural Quarantine (BBKP) Soekarno-Hatta, Wednesday (30/12). "Terrorism as it can reduce our production to 40%," he said.

Suswono see that terrorism is not only emerged from the war physically, but also through economic warfare to destroy food products nationally. It also has seen indications of that.

This threat is indicated by the number of examination requests filed by importers of food products to BBPK. "Since last month, every day there could be 200, even more, the request examination," said Head of the Soekarno-Hatta BBKP Susilo.

Suswono further said that there are many seed plants, such as rice and corn seeds come from Thailand, China, and India, which has a disease that can not be controlled. "If you can not control will be very dangerous if you go to our farm and this must be destroyed," he added. (* / OL-03)

THE PROJECT PROPOSALS OF PERWIL V FKK HIMAGRI

come and join with us...
PERWIL V (sulawesi, maluku, & Papua) of FKK HIMAGRI

PENGARUH PEMBANGUNAN PERTANIAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN

oleh : WIWIK MAULIDA (G311 08 020 Faperta Unhas)

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Perjalanan proses pembangunan tak selamanya mampu meberikan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat di pedesaan. Pembangunan yang dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak social dan budaya bagi masyarakat. Pendapat ini pada berlandaskan pada asumsi pembangunan itu adalah proses perubahan (sosial dan budaya). Selain itu masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari unsure-unsur pokok pembangunan itu sendiri, seperti teknologi dan birokrasi.

Tekhnologi dan birokrasi merupakan perangkat canggih pembangunan namun dilain sisi perangkat tersebut berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang masih tradisional dengan segala kekhasannya. Apalagi jika unsur-unsur pokok tersebut langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama dan lain-lain, maka jangan harap pembangunan akan berhasil. Pihak birokrasi akan sangat memerlukan usaha yang sangat ekstra jika pola kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat sasaran dan tidak berlandaskan pada kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan.

Indonesia merupakan Negara yang kaya dengan sumberdaya alamnya dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan agrarian. Tak salah jika kemudian kurang lebih enampuluh persen penduduknya berkecimpung di dunia pertanian dan umumnya berada di pedesaan. Dengan demikian, masyarakat desa yang agraris menjadi sasaran utama introduksi tekhnologi segala kepentingan, kemajuan pertanian sangat melibatkan unsur-unsur poko tersebut. Oleh sebab itu, masyarakat agrarislah yang pertama menderita perubahan sosial.

Meski catatan perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia telah banyak diulas oleh para peneliti. Salah satunya hasil penelitian Frans Hüsken yang dilaksanan pada tahun 1974. Penelitian yang mengulas tentang perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa sebagai akibat kebijakan pembangunan pertanian yang diambil oleh pemerintah.  Penelitian ini dilakukan di Desa Gondosari, Kawedanan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kekhususan dan keunikan dari penelitian ini terletak pada isinya yang tidak saja merekam pengalaman perubahan sosial (revolusi) tersebut, namun juga menggali studi dalam perspektif sejarah yang lebih jauh ke belakang. Penelitian ini berhasil mengungkap fenomena perubahan politik, sosial dan ekonomi melintasi tiga zaman, yaitu penjajahan Belanda, Jepang hingga masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Husken menggambarkan terjadinya perubahan di tingkat komunitas pedesaan Jawa sebagai akibat masuknya teknologi melalui era imperialisme gula dan berlanjut hingga revolusi hijau.

Namun tetap perlu diperhatikan bahwa setiap masyarakat mempunyai “ego”nya dalam segala bidang termasuk aspek tekhnologi dan kebijakan birokrasi. Perubahan yang diharapkan dengan mengintroduksi tekhnologi seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi ego masyarakat tersebut, sehingga pola perubahan dapat diterima oleh masyarakat. Karena setiap kebijakan dan introduksi tekhnologi yang diberikan pada masyarakat agraris di pedaesaan akan memberikan dampak perubahan sosial yang multi dimensional.

Pelaksanaan kebijakan teknologi pertanian mempunyai jalinan yang sangat kuat dengan aspek-aspek lainnya. Jika kita perincikan dimensi-dimensi perubahan tersebut, maka akan terlihat sangat nyata terjadi perubahan dalam struktur, kultur dan interaksional. Perubahan sosial dalam tiga dimensi ini, kalau dibiarkan terus akan merusak tatanan sosial masyarakat desa. Maka dari itu sangat dibutuhkan kajian yang sangat mendalam untuk mencegah dampak negatif dari kebijakan birokrasi  dan asupan teknologi yang mengiringinya terhadap masyarakat dan aparat yang menjalaninya.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1.    Mengapa teknologi dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial di pedesaan?

2.    Mengapa kebijakan birokrasi dapat berpengaruh secara multidimensional terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan?

3.    Mengapa kebijakan birokrasi dapat gagal dalam pembangunan masyarakat pedesaan?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1.    Untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap perubahan sosial di pedesaan?

2.    Untuk mengetahui pengaruh secara multidimensional terhadap kondisi sosial masyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh kebijakan birokrasi

3.    Untuk mengetahui kegagalan kebijakan birokrasi dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

II.  1. Teori Perubahan Sosial

Pengelompokkan teori perubahan sosial telah dilakukan oleh Strasser dan Randall. Perubahan sosial dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan diktator dan demokrasi, teori perilaku kolektif, teori inkonsistensi status dan analisis organisasi sebagai subsistem sosial.

II.1.1. Teori Diktator

Teori yang disampaikan oleh Barrington Moore ini berusaha menjelaskan pentingnya faktor struktural dibalik sejarah perubahan yang terjadi pada negara-negara maju. Negara-negara maju yang dianalisis oleh Moore adalah  negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari negara berbasis pertanian menuju negara industri modern. Secara garis besar proses transformasi pada negara-negara maju ini melalui tiga pola, yaitu demokrasi, fasisme dan komunisme.

Demokrasi merupakan suatu bentuk tatanan politik yang dihasilkan oleh revolusi oleh kaum borjuis. Pembangunan ekonomi pada negara dengan tatanan politik demokrasi hanya dilakukan oleh kaum borjuis yang terdiri dari kelas atas dan kaum tuan tanah. Masyarakat petani atau kelas bawah hanya dipandang sebagai kelompok pendukung saja, bahkan seringkali kelompok bawah ini menjadi korban dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Terdapat pula gejala penhancuran kelompok masyarakat bawah melalui revolusi atau perang sipil. Negara yang mengambil jalan demokrasi dalam proses transformasinya adalah Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.

Berbeda halnya demokrasi, fasisme dapat berjalan melalui revolusi konserfatif yang dilakukan oleh elit konservatif dan kelas menengah. Koalisi antara kedua kelas ini yang memimpin masyarakat kelas bawah baik di perkotaan maupun perdesaan. Negara yang memilih  jalan fasisme menganggap demokrasi atau revolusi oleh kelompok borjuis sebagai gerakan yang rapuh dan mudah dikalahkan. Jepang dan Jerman merupakan contoh dari negara yang mengambil jalan fasisme.

Komunisme lahir melalui revolusi kaun proletar sebagai akibat ketidakpuasan atas usaha eksploitatif yang dilakukan oleh kaum feodal dan borjuis. Perjuangan kelas yang digambarkan oleh Marx merupakan suatu bentuk perkembangan yang akan berakhir pada kemenangan kelas proletar yang selanjutnya akan mwujudkan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan masyarakat oleh Marx digambarkan sebagai bentuk linear yang mengacu kepada hubungan moda produksi. Berawal dari bentuk masyarakat primitif (primitive communism) kemudian berakhir pada masyarakat modern tanpa kelas (scientific communism). Tahap yang harus dilewati antara lain, tahap masyarakat feodal dan tahap masyarakat borjuis. Marx menggambarkan bahwa dunia masih pada tahap masyarakat borjuis sehingga untuk mencapai tahap “kesempurnaan” perkembangan perlu dilakukan revolusi oleh kaum proletar. Revolusi ini akan mampu merebut semua faktor produksi dan pada akhirnya mampu menumbangkan kaum borjuis sehingga akan terwujud masyarakat tanpa kelas. Negara yang menggunakan komunisme dalam  proses transformasinya adalah Cina dan Rusia.

II.1.2. Teori Perilaku Kolektif

Teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sistem sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari dalam sistem atau luar sistem. Ketegangan ini dapat berwujud konflik status sebagai hasil dari diferensiasi struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan sebagai variabel antara yang menghubungkan antara hubungan antar individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial.

Perubahan pola hubungan antar individu menyebabkan adanya ketegangan sosial yang dapat berupa kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang mengakibatkan adanya perubahan melalui aksi sosial bersama untuk merubah norma dan nilai.

II.1.3. Teori Inkonsistensi Status

Stratifikasi sosial pada masyarakat pra-industrial belum terlalu terlihat dengan jelas dibandingkan pada masyarakat modern. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya derajat perbedaan yang timbul oleh adanya pembagian kerja dan kompleksitas organisasi. Status sosial masih terbatas pada bentuk ascribed status, yaitu suatu bentuk status yang diperoleh sejak dia lahir. Mobilitas sosial sangat terbatas dan cenderung tidak ada. Krisis status mulai muncul seiring perubahan moda produksi agraris menuju moda produksi kapitalis yang ditandai dengan pembagian kerja dan kemunculan organisasi kompleks.

Perubahan moda produksi menimbulkan maslaah yang pelik berupa kemunculan status-status sosial yang baru dengan segala keterbukaan dalam stratifikasinya. Pembangunan ekonomi seiring perkembangan kapitalis membuat adanya pembagian status berdasarkan pendidikan, pendapatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Hal inilah yang menimbulkan inkonsistensi status pada individu.

II.1.4. Analisis organisasi sebagai subsistem sosial

Alasan kemunculan teori ini adalah anggapan bahwa organisasi terutama birokrasi dan organisasi tingkat lanjut yang kompleks dipandang sebagai hasil transformasi sosial yang muncul pada masyarakat modern. Pada sisi lain, organisasi meningkatkan hambatan antara sistem sosial dan sistem interaksi.

II.2. Perubahan Multidimensional

Seperti yang telah dibahasakan sebelumnya, perubahan yang terjadi akibat kebijakan dan asupan teknologi dapat meranah pada perubahan multidimensional di tengah masyarakat. Perubahan tersebut berupa :

II.2.1. Dimensi Kultural

Perubahan dalam dimensi kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti adanya penemuan (discovery) dalam berpikir (ilmu pengetahuan), pembaruan hasil (invention) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuaannya itu meningkatkan adanya integrasi unsur-unsur baru kedalam kebudayaan. Bentuk- bentuk sosial lainnya, dimana bentuknya tidak berubah dan tetap dalam kerangka kerjanya.

Perubahan sosialdan perubahan kebudayaan sulit dipisahkan. Tetepi secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan kebudayaan mengacu kepada perubahan pola-pola perilaku, termasuk teknologi dan dimensi dari ilmu, material dan nonmaterial.

II.2.2. Dimensi Struktural

Dimensi struktural mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk structural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktural kelas sosial dan perubahan lembaga sosial.

Secara sederhana perubahan struktural dijelaskan sebagai berubahnya bentuk lama diganti dengan bentuk-bentuk baru yang secara tidak langsung dapat menimbulkan difusi kebudayaan. Bentuk umum dan bentuk baru dapat diganti dan dimodivikasi secara terus-menerus.

II.2.3. Dimensi Interaksional

Perubahan sosial menurut dimensi interaksional mengacu pada adanya peubahan pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Modifikasi dan perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari kebudayaan yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, keteraturan dan peranan undang-undang, merupakan skema pengaturan dari dimensi spesifik dari perubahan relasi sosial. Artinya, perubahan sosial dalam banyak hal dapat dianalisis dari proses interaksi sosial.

 

BAB III

ISI

Teknologi dan Perubahan Sosial di Pedesaan

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di pedesaan, misalnya datangnya kolonialis dengan berbagai cirri kebudayaan yang dibawanya, pola pendidikan, sistem ekonomi, politik pemerintahan dan banyak hal yang tak mungkin dipisahkan dari faktor-faktor individual yang yang berpengaruh dengan secara tanpa disadari mampu mempengaruhi individu lainnya. Faktor yang penting dalam kaitannya dengan pembicaraan ini adalah teknologi, yang sanfat nyata berkaitan dengan perubahan sosial di pedesaan. Hal ini terjadi karena pada pasca nasional ini, selalu dijadikansasaran utama pembangunan.

Pada masa pembangunan ini, baik itu setelah Indonesia merdeka maupun orde baru, desa secara teus menerusmengalami perubahan sosial. Masyarakat desa menerima dan menggunakan hasilpenemuan atau peniruan teknologi khususnyadi bidang pertanian, yang merupakan orientasi utama pembangunan di Indonesia. Penerimaan terhadap teknologi baik itu dipaksakan ataupun inisiatif agen-agen perubah, tidak terelakkan lagi akan mempengaruhi perilaku sosial (social behavior) dalam skala atau derajat yang besar. Lebih dari itu, introduksi teknologi yang tidak tepat mempunyai implikasi terhadap perubahan sosial, yang kemudian akan diikuti dan diketahui akibatnya. Contohnya, ketika teknologi berupa traktor atau mesin penggilingan padi awal gerakan revolusi hijau sekitar tahun60-an masuk ke desa, banyak buruh tanidi pedesaan jadi pengangguran akibat tenaganya tergantikan oleh mesin-mesin traktor.  

Keadaan ini menimbulkan perubahan struktur, kultur dan interaksional di pedesaa. Perubahan dalam suatu aspek akan merembet ke aspek lain. Struktur keluarga berubah, di mana buruh wanita yang biasa menumbuk padi sebagai penghasilan tambahan, sekarang hanya tinggal di rumah. Masuknya traktor menyebabkan tenaga kerja hewan menganggur dan buruh tani kehilangan pekerjaannya. Keadaan demikian menyebabkan terjadinya urbanisasi, buruhtani dan pemuda tani lari ke kota mencari pekerjaan. Hal ini kemudian memberikan dampak kepadatan penduduk yang membeludak di perkotaan, lalu menjadikan perputaran ekonomi semakin besar dan desa semakin tertinggal. Namun keadaan ini tidak sampai di sini, ketika mereka kembali lagi ke desa timbul konflik kultur akibat budaya yang terbangun selama berada di kota terbawa ke desa. Dari contoh sederhana ini dapat dibayangkan betapa akibat perubahan suatu aspek dapat merembet ke aspek lainnya.

Perubahan Multidimensional di Pedesaan

Proses pembangunan pedesaan di daerah pertanian tidak lain adalah suatu perubahan sosial. Demikian pula introduksi teknologi ke pedesaan yang bermula dari kebijakan orde baru membebek pada isu global bernama revolusi hijau menimbulkan prubahan sosial dalam berbagai dimensi. Masuknya traktor atau mesin penggiling padi ke pedesaan menyebabkan berkurangnya peranan buruh tani dalam pengelolaan tanah dan berkurangnya peranan wanita dalam ekonomi keluarga di pedesaan.

Teknologi yang masuk ke desa tersebut banyak dikuasai oleh golongan ekonomi kelas atas dan menengah di desa. Golongan tersebut dengan pendirinya akan menentukan pasaran kerja di desa. Keadaan demikian akan menggeser peranan pemilik ternak kerbau atausapi sebagai sumber tenaga kerja pengolah sawah.

Masuknyan teknologi perangkat usaha ternak sapi perah, menggeser peternak tradisional yang hanya memiliki satu sampai tiga ekor ternak. Perangkat teknologi tersebut merubah sistem beternak, dari ekonomi keluarga ke ekonomi komersial, dengan jumlah ternak yang banyak dan dikuasai oleh golongan ekonomi kuat di desa atau di kota yang menanamkan modalnya di desa. Perangkat teknologi sapi perah seperti mixer makanan ternak, cooling unit susu, sistem pengawetan dan lain-lain, memungkinkan orang untuk menangani jumlah ternak sapi lebih banyak. Hal ini memberikan bukti bahwa teknologi mengakibatkan meningkatnya ukuran usaha tani di pedesaan.

Belum lagi kebijakan-kebijakan sederhana yang ada di pedesaan. Penunjukan kepala desa sebagai ketua LKMD misalnya, hal ini mengakibatkan pengaruh Negara akan semakin dominan yang notabene tidak terlalu paham dengan kondisi sosial masyarakat desa setempat. Pola pengaruh ini bermula dari penggunaan kekuasaan yang terlalu berlebih. Dengan dalih pembangunan, para kusir delman tergeser oleh adanya transportasi angkutan pedesaan. Struktur ekonomi kembali dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Disini terjadi perubahan peranan LKMD, yang sebelumnya sebagai akumulasi aspirasi masyarakat berubah menjadi wadah aspirasi penguasa.

Masuknya teknologi ke desa, seperti halnya mekanisasi dalam bidang pertanian, juga mempengaruhi organisasi dan manajemen usaha tani. Mekanisasi pertanian menuntut adanya keterampilan baru bagi para pekerja. Tuntutan tersebut, dengan sendirinya membutuhkan modal yang besar sehingga melibatkan bank dan pemodal lainnya. Pengadaan modal untuk pengembangan industri atau mekanisasi di desa, ditunjang oleh kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk pemberian pinjaman berupa kredit. Kebijaksanaan ini meransang timbulnyakeberanian untuk meminjam kredit dalam jumlah besar, tanpa diimbangi oleh sistem organisasi dan manajemen yang memadai, sehingga muncul dimana-mana tunggakan kredit, seperti bimas atau industri kecil menubggak.

Dengan terjadinya perubahan structural tersebut, tidak mampu dinafikan bahwa budaya atau kultur masyarakat pun ikut berubah. Seperti yang telah dijelaskan secara teoritis perubahan kultur sosial  menyangkut segi-segi non material, sebagai akibat penemuan batau medernisasi. Artinya terjadi integrasi atau konflik unsur baru dengan unsur lama sampai terjadinya sintesis atau penolakan sama sekali.

Masuknya teknologi atau adanya mekanisasi di desa mengakibatkan banyaknya pertambahan jumlah penduduk yang menganggur, transformasi yang tidak jelas, dan pola komunikasi yang sejalan dengan perubahan komunitas di desa.kesemuanya itu merupakan inovasi, baik itu hasil penemuan dalam berpikir atau peniruan yang dapat menimbulkan difusi atau integrasi. Peristiwa-peristiwa perubahan kultural meliputi “cultural lag”, “cultural survival”,  “cultural conflict” dan ”cultural shock”.

Hal di atas juga sangat besar pengaruhnya terhadap interaksi, sebab melalui teknologi aktivitas kerja menjadi lebih sederhana dan serba cepat. Hubungan antara sesame pekerja menjadi bersifat impersonal, sebab setiap pekerja bekerja menurut keahliannya masing-masing (spesialis). Hal ini berbeda dengan kegiatan pekerjaan yang tanpa teknologi, tidak bersifat spesialis dimana setiap orang dapat saling membantu pekerjaan, tidak dituntut keahlian tertentu.

Teknologi berkaitan dengan pembatasan pekerjaan yang bersifat kerjasama, sehingga dapat menimbulkan konflik pada komunitas pertanian. Adanya teknologi, praktek-praktek saling membantu menjadi terhenti dan kerjasama informal menjadi berkurang. Proses mekanisasi di daerah pertanian menyebabkan hubungan bersifat kontrak formal. Tenaga kerja berkembang menjadi tenaga kerja formal yang kemampuandan keahliannya terbatas.  Lambat laun di pedesaan akan muncul organisasi formal tenaga kerja sebagai akibat terspesialisasi dan meningkatnya pembagian kerja. Hal inilah yang oleh Durkheim dinamakan solidaritas organic (organic solidarity) yang lebih sering terjadi pada komunitas perkotaan.

Masuknya teknologi ke desa menyebabkan kontak sosial menjadi tersebar melalui berbagai media dan sangat luas, melauli perdagangan, pendidikan, agama dan sebagainya. Akibat pola hubungan yang Yng bersifat impersonal, maka ketidak setujuan atau perbedaan pendapat sulit diselesaikan secara kekluargaan, tetapi harus melalui proses peradilan. Hal ini tampak dengan adanya kebijaksanaan jaksa masuk desa, dimana sebelumnya konflik di desa cukup diselesaikan dengan oleh ketua kampong atau sesepuh desa.

Gagalnya Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pedesaan

Proses pembangunan pertanian di Indonesia telah banyak diulas oleh para peneliti. Frans Hüsken misalnya, pada tahun 1974 ia melakukan penelitian yang mengulas tentang perubahan sosial di masyarakat pedesaan Jawa sebagai akibat kebijakan pembangunan pertanian yang diambil oleh pemerintah.  Penelitian ini dilakukan di Desa Gondosari, Kawedanan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kekhususan dan keunikan dari penelitian ini terletak pada isinya yang tidak saja merekam pengalaman perubahan sosial (revolusi) tersebut, namun juga menggali studi dalam perspektif sejarah yang lebih jauh ke belakang. Penelitian ini berhasil mengungkap fenomena perubahan politik, sosial dan ekonomi melintasi tiga zaman, yaitu penjajahan Belanda, Jepang hingga masa pemerintahan orde lama dan orde baru. Husken menggambarkan terjadinya perubahan di tingkat komunitas pedesaan Jawa sebagai akibat masuknya teknologi melalui era imperialisme gula dan berlanjut hingga revolusi hijau.

Pendapat Marx tentang perubahan moda produksi menghasilkan perubahan pola interaksi dan struktur sosial tergambar jelas dalam tulisan husken. Masyarakat jawa yang semula berada pada pertanian subsisten dipaksa untuk berubah menuju pertanian komersialis. Perubahan komoditas yang diusahakan menjadi salah satu indikator yang dijelaskan oleh Husken. Imperialisme gula telah merubah komoditas padi menjadi tebu yang tentu berbeda dalam proses pengusahaannya. Gambaran ini semakin jelas pada masa orde baru dengan kebijakan revolusi hijaunya.

Gambaran serupa tampak pada tulisan Hefner, Jellinek dan Summers. Kebijakan pemerintah yang mengacu pada model modernisasi selalu menekankan pada pembangunan ekonomi yang merubah moda produksi dari pertanian menuju industri. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kapitalisme membawa dampak pada kehidupan di tingkat komunitas.

Ini berarti kebijakan pemerintah tidak selamanya memperhatikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan. Hanya memaksakan pemerataan pembangunan tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang akan terjadi dibalik kebijakan tersebut. Meskipun introduksi teknologi dapat menerobos pedesaan, akan tetapi hal tersebut merubah pola interaksi dari structural dan kultural masyarakat pedesaan. Sehingga kegagalan kebijakan pemerintah terlihat jelas dengan adanya abcontrol pada dampak negatif yang menggerayangi kehidupan masyarakat desa.

Untuk perlu pertimbangan yang matang dan pisau analisis yang tajam bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan khususnya pertanian di pedesaan. Agar tidak merusak tatanan sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

            Dari ulasan sederhana tentang pengaruh introduksi teknologi dan kebijakan pembangunan pertanian terhadap perubahan sosial masyarakat pedesaan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a.    Teknologi dan birokrasi merupakan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam konteks pembangunan di pedesaan

b.    Teknologi dan birokrasi telah menimbulkan perubahan sosial dalam tiga dimensi utama; structural, kultural dan interaksional.

c.    Akibat teknologi masuk desa, telah menimbulkan pergeseran struktur kehidupan masyarakat, struktur ekonomi, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan keluarga

d.    Revolusi hijau mampu mempolarisasi ekonomi masyarakat tani dengan adanya asupan teknologi

e.    Pembangunan pertanian di pedesaan mestinya menghindari dampak pergeseran budaya, struktur dan interaksional masyarakat.

f.     Hambatan polarisasi sosial sangat ditentukan oleh katup pengaman berupa urbanisasi secara sirkuler agar dampak negatif yang timbul dapat ditekan jumlahnya.

Saran

Penulis mencoba menawarkan saran sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ada berupa :

a.    Paradigma pembangunan tidaklah mesti berladaskan pada pertumbuhan sektoral, akan tetapi pemerataan dari segala aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan teknologi agar tidak terjadi ketidak stabilan sosial masyarakat

b.    Kebijakan pemerintah dalam pembangunan mestinya berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan tidak bersifat sentralistik, akan tetapi merata di seluruh pelosok

c.    Kemandirian masyarakat tani perlu ditingkatkan dalam menggali potensi mereka, sehingga pola interaksi tetap berjalan dengan baik dan nilai kerjasama anatar masyarakat tetap terjaga. 

Deptan Usulkan Tambahan Subsidi Pupuk Rp 6 Triliun

JAKARTA--Departemen Pertanian (Deptan) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk menutupi kekurangan subsidi pupuk berkaitan dengan rencana kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk pada April 2010.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di Jakarta, Senin mengatakan, penambahan anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2010. "Tetapi hal itu belum diputuskan. Nanti pada saat sidang kabinet yang akan datang baru bisa diputuskan," katanya pada acara temu dengan Pimpinan Media Massa.

Menurut dia, dengan penambahan anggaran sebesar Rp 6 triliun tersebut maka pengurangan anggaran subsidi pupuk tahun 2010 akan dikembalikan lagi.  Anggaran subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp11,3 triliun, atau turun sebesar Rp6,2 triliun dibandingkan alokasi anggaran pupuk subsidi tahun 2009 sebesar Rp17,5 triliun.

Mentan mengatakan, selain kenaikan HET pupuk, Pemerintah juga akan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) pada Gabah Kering Panen (GKP) yang akan diberlakukan pada bulan januari 2010 sebelum HET pupuk naik. Dijelaskannya, HPP Gabah Kering Panen (GKP) akan dinaikkan pada Januari 2010 besarannya sekitar 10 persen, sehingga diharapkan bisa menambah pendapatan petani kalau sarana produksi lainnya, di luar pupuk tidak naik. "Karena pengeluaran biaya untuk pupuk sekitar 7-10 persen, jadi itu sangat kecil. Adapun HET pupuk, lanjutnya, akan dinaikkan mulai April 2010 maksimal 50 persen," katanya.

Dengan kenaikan HET 50 persen, tambahnya, jika kebutuhan pupuk untuk sekitar 4-5 karung atau sebesar 200 kg ? 250 kg/hektar, maka setiap hektar hanya ada kenaikan biaya maksimal sebesar Rp150.000 untuk biaya pupuk.

Sementara itu dengan kenaikan HPP 10 persen, maka keuntungan petani mencapai Rp1.000.000, jika produktivitas rata-rata sebesar 5 ton per hektare. Suswono menyatakan, jika petani bersedia mengubah cara bertanam dengan pola metode SRI (System of Rice Intensification), maka akan menghemat bibit sekitar 80 persen, begitu juga pemakaian pupuk kimia akan hemat juga karena akan ditunjang dengan pupuk organik. "Dengan penggunaan metode SRI maka akan meningkatkan produksi sekitar 9 ton per hektar dan kondisi tersebut tentu akan meningkatkan lagi pendapatan petani," katanya. ant/kpo(Republika Newsroom)

BUDI DAYA Deptan salurkan dana LM3

BOGOR: Departemen Pertanian tahun ini mengalokasikan dana Bantuan Langsung Masyarakat Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (BLM-LM3) sebesar Rp200 miliar.

Menteri Suswono menyatakan dana tersebut akan disalurkan kepada 1.289 LM3 di seluruh Tanah Air. “Dana ini disalurkan untuk bidang usaha tanaman pangan, hortikultura, peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan pengembangan LM3,” ujarnya di Bogor akhir pekan lalu.

Sejak 2006 hingga 2008, Deptan telah menyalurkan dana lebih dari Rp500 miliar kepada 3.065 LM3 di seluruh Tanah Air. Menurut Suswono, program pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 bertujuan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha bagi para pengelola LM3, menciptakan lapangan kerja di pedesaan dan meningkatkan pendapatan petani serta komunitas LM3. (Bisnis/dle)

Presiden Peringatkan 'Gerakan' 9 Desember

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan peringatan Hari Antikorupsi Dunia pada 9 Desember 2009 untuk menggelar gerakan sosial bermotif kepentingan politik.
Dalam pengantar sebelum memulai rapat kabinet paripurna membahas program 100 hari di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden di hadapan para menteri mengatakan sejak lima tahun terakhir peringatan Hari Antikorupsi Sedunia telah digunakan untuk menambah semangat dan kegigihan guna memberantas korupsi di Indonesia.
Namun, lanjut Presiden, ia mendapatkan informasi bahwa pada 9 Desember mendatang akan ada gerakan-gerakan sosial bermotif politik yang sama sekali tak berkaitan dengan semangat antikorupsi.
"Informasi yang saya dapat juga ada yang motifnya bukan itu, tapi motif politik yang sesungguhnya tak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi," ujarnya.
Menurut Presiden, mungkin saja pada 9 Desember 2009 nanti akan muncul tokoh-tokoh yang selama ini tidak ia ketahui sepak terjangnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh nanti pada 9 Desember yang selama lima tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya di dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi di negeri ini bersama-sama, dengan demikian akan bawa manfaat bagi rakyat kita," tuturnya.
Presiden juga kembali menyampaikan di balik hiruk pikuk pemberitaan tentang Bank Century, terdapat motivasi politik yang tidak dapat digolongkan sebagai rasa ingin tahu masyarakat.
"Saya katakan seperti itu supaya saudara tidak 'surprise' nanti. Tetapi, pesan saya, apa pun yang akan terjadi di Jakarta utamanya, jangan ganggu sama sekali konsentrasi dan kegigihan kita untuk melaksanakan tugas pokok kita menjalankan tugas-tugas kita bersama menyukseskan pembangunan dan dapat ditingkatkannya kesejahteraan rakyat kita," tuturnya. 
Kepala Negara memperkirakan situasi politik tetap akan menghangat selama satu hingga lima minggu terakhir, dan menganggapnya sebagai tidak luar biasa dalam kehidupan demokrasi.
"Ini bagian dari ekspresi kebebasan, bagian dari demokrasi itu sendiri. Sepanjang semua itu tidak sampai pada terguncangnya stabilitas di negeri ini yang akhirnya apa yang harus dilakukan pemerintah tidak bisa dilakukan, dan yang akan menjadi korban adalah rakyat kita," ujar Presiden.

Galapagos Menghadapi Kerusakan Ekologi

PULAU Galapagos telah lama terkenal sebagai wahana wisata menarik di Ekuador juga berkat kedatangan Charles Darwin melakukan penelitian di pulau tersebut. Tidak itu saja, Galapagos juga terkenal akan kenyamanan wisatawan berlibur di sana untuk menikmati keindahan alam dan udaranya yang segar.
Ya, Galapagos. Kenyamanan itu kini mulai terusik, padahal arus wisatawan yang ingin menikmati alam asri yang indah itu terus membubung. Penyebabnya, kedengaran sepele tetapi perlu menjadi perhatian, nyamuk. Sekali lagi nyamuk.
Nyamuk terus berdatangan ke Galapagos bersama dengan wisatawan yang menggunakan sarana angkutan udara, pesawat terbang, kapal atau boat. Gara-gara nyamuk itu mengancam terjadinya “kerusakan ekologi” di pulau pusat evolusi teori Darwin itu, demikian hasil sebuah studi belum lama ini.
Serangga tersebut bisa menyebar dan berpotensi menimbulkan penyakit kulit di nusantara lepas pantai Pasifik Ekuador yang merupakan basis kegiatan studi berkaitan dengan kemungkinan perkembangbiakan di masa datang bertema “On the Originof Species by Means of Natural Selection”.
“Sejumlah wisatawan telah menyadari itu karena perjalanan mereka ke Galapagos bisa sesungguhnya meningkatkan resiko gangguan ekologi”, ujar Simon Goodman dari Leeds University, salah seorang penyusun hasil studi tersebut.
“Gara-gara kami belum melihat penyakit tersebut berdampak serius di Galapagos, tampaknya itu faktor keberuntungan saja”, katanya.  Studi tesebut menemukan bahwa nyamuk rumah di wilayah selatan, Culex qinquefasciatus, secara reguler ikut terbang bersama pesawat yang berasal dari Amerika Selatan, dan juga bersama boat-boat wisatawan dari satu pulau ke pulau yang lain.
Spesies itulah yang mengancam masyarakat berbagai penyakit seperti avian malaria atau West Nile termasuk daerah-daerah paling terkenal seperti di kawasan habitat kura-kura raksasanya, singa laut dan daerah habitat sejenis burung kutilangnya. Arnaud Bataille, peneliti lain hasil studi setebal delapan halaman itu mengatakan:

TAK SEBERAPA
Jumlah nyamuk per pesawat yang ikut terbang jumlahnya rata-rata tidak seberapa, namun seringnya pesawat bolak balik setiap hari memberikan pelayanan ke wilayah industri wisata tersebut membuat jumlah nyamuk yang datang menjadi banyak.
Jeleknya, nyamuk tampaknya bisa hidup dan berkembang biak begitu mereka meninggalkan pesawat, tambahnya. Goddman mencatat bahwa pemerintah Ekuador belum lama ini mulai mewanti-wanti dengan menganjurkan kepada seluruh pesawat terbang yang menuju Galapagos untuk terlebih dahulu melakukan penyemperotan anti serangga, namun langkah itu masih perlu dievaluasi.
“Sejalan dengan pertumbuhan kepariwisataan yang sedemikian cepat, masa depan Galapagos tergantung pada kemampuan pemerintah Ekuador mempertahankan pencegahan serangga pendatang di pulau itu”, ujarnya.
Studi yang bekerjasama dengan Leeds University, Zoogogical Society of London, University of Guayaquil, Galapagos National Park, dan Yayasan Charles Darwin itu dipublikasikan di jurnal Proceedings of the Royal Society, akademi de faktor bidang sains Inggris.
Sekitar 10.000 jiwa, sebagian besar nelayan, hidup di nusantara bergunung berapi Galapagos yang sangat terkenal sejak Charles Darwin melakukan berkunjung untuk melakukan penelitian tahun 1835. ***annisa_news

G-33 lindungi negara berkembang Negosiasi pertanian harus berimbang dan propembangunan

JENEWA: Negara-negara berkembang anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sepakat memperjuangkan perlindungan bagi sektor pertanian lewat perlakuan khusus, dan mempertahankan sistem perdagangan multilateral.

Anggota Kelompok 33 (G-33) dalam WTO menyatakan mereka akan memperjuangkan suatu sistem perdagangan internasional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan negara-negara berkembang, yang menjamin keamanan pangan, kelanjutan hidup yang berkualitas dan pembangunan perdesaan.

"Sistem perdagangan multilateral harus mendukung kebutuhan semua orang, terutama mereka yang cenderung terpinggirkan oleh globalisasi," kata Menteri Perdagangan Mari Pangestu yang memimpin pertemuan G-33, Minggu.

Negara berkembang dan miskin di WTO membentuk kelompok-kelompok, yakni G-20, G-33 dan G-110. Kelompok 20 fokus pada isu besar pertanian, G-33 pada isu pertanian yang lebih mikro, sedangkan G-110 bersifat umum. Indonesia berstatus anggota di G-20 dan G-110, dan sebagai koordinator di G-33.

Konferensi Tingkat Menteri VII WTO, berlangsung sejak Minggu di Jenewa dalam bentuk pertemuan-pertemuan kelompok, membahas upaya menembus kebuntuan negosiasi perdagangan Putaran Doha.

Kebuntuan Doha terjadi karena berlarutnya perselisihan antara negara maju dan berkembang di seputar masalah pertanian, terutama subsidi pertanian di negara maju.

Kelompok 33 menginginkan adanya perlindungan terhadap pertanian di perdesaan-yang merupakan bagian terbesar dari sektor pertanian di negara berkembang-sehingga petani kecil tidak tergilas oleh liberalisasi dan ketahanan pangan terjamin. Caranya, lewat penerapan konsep produk khusus (special product) dan mekanisme perlindungan khusus (special safeguard mechanism) berhadapan dengan produk impor atau tekanan harga.

Dalam kerangka itu, negara berkembang menyerukan suatu negosiasi pertanian yang berimbang dengan hasil yang propembangunan. Sikap Amerika Serikat akan menentukan sejauh mana harapan negara-negara berkembang itu dapat terwujud. AS, bersama Jepang dan Eropa, dikenal sangat protektif terhadap sektor pertanian mereka.

Sidang pleno KTM VII WTO pada Senin melibatkan 153 anggota organisasi tersebut.

Negara-negara berkembang, sebagaimana tergambar dalam komunike G-20 dan G-33, juga mencemaskan dampak krisis ekonomi dan finansial 2008 terhadap legitimasi globalisasi, sehingga mereka menyerukan langkah bersama menyelamatkan Putaran Doha guna menjamin kelanjutan pemulihan ekonomi. (linda.tangdiala@bisnis.co.id)

Oleh Linda Tangdialla

Microbial Ecology - Biological Safety / Soil Ecology

For safety assessment of released genetically modified organisms (GMO) into the environment, the central issue is a putative transfer of the recombinant DNA (rDNA) into indigenous microorganisms (MO) of the respective habitat. Conjugation is considered to be the most efficient mechanism of gene transfer between bacteria. For the probability assessment of conjugal gene transfer subsequent to the release of GMO it is necessary to determine the rDNA mobilizing potential of a bacterial population. Hence, the aim of our project is to analyze the gene mobilizing potential of microorganisms in the nutrient-rich habitat activated sludge. To this end, conjugative plasmids of endogenous microorganisms are currently isolated and genetically characterized. Furthermore, gene transfer is being studied in the laboratory in model sewage plant.

The soil compartment that is directly influenced by plant roots, the rhizosphere, is a place of enhanced microbial activity. Microbial populations of the rhizosphere may have a neutral, negative (e.g. for pathogens), or positive (e.g. for associated or symbiotic nitrogen fixers) impact on plant growth. When transgenic plants are released for agricultural purposes, e.g. plants that are resistent to pathogenic microorganisms, the question has to be addressed concerning the influence of the transgene expression on plant growth promoting microbial populations in the important habitat "rhizosphere". The aim of our project is the competitive analysis of the microbial rhizosphere population of alfalfa and rape seed and their genetically modified derivatives expressing chitinase, lysozyme and defensins. Probable differences of the diversity of microorganisms will be studied with molecular typing methods such as ARDRA (amplified ribosomal DNA restriction analysis).

Bacterial insertion elements (IS elements) are mobile genetic elements that are able to change their position within the genome of their host organism. If IS elements transpose onto a conjugative plasmid they can be transfered together with this plasmid to a new host organism. The rhizosphere of a plant is a favourable place for genetic interactions between rhizosphere bacteria. The aim of this project is to analyze the distribution of selected Sinorhizobium meliloti IS elements in bacterial rhizosphere populations and hence to gain information on the potential gene flow in this habitat.

Soil bacteria in there natural habitat have to stand mainly famine conditions. Short periods of nutrient excess are followed by longer periods of nutrient shortage. Non-sporulating bacteria can manage such changing conditions by entering the stationary phase. To this end, a genetic program is started that enables the cells to survive these harsh conditions. In particular for soil bacterial of the genus Rhizobium the underlying mechanisms for famine adaptation are more or less unknown. We therefore aim to identify and characterize genes important for the survival of S. meliloti under stationary phase conditions.

bisnis online semakin marak

bisnis online semakin banyak diperbincangkan oleh para netters di segala penjuru dunia. bagaimana tidak hanya dengan langkah-langkah sederhana kepingan dollar masuk ke dalam lumbung duit kita. informasi ini saya kirimkan bagi kawan-kawan sesama netters, dibanding hanya browsing kiri-kanan, atau hanya blog walking saja mending kita buka usaha dari web atau blog yang kita punya.
berikut saya tawarkan trik-trik jitu untuk dapat meraup keuntungan di dunia maya. Klik Link dibawah untuk mendapat solusi-solusi cerdas dalam bisnis online.

Agriculture will Shines

Growth Prediction BI 5.22%

MANADO- Indonesia Bank(BI) Manado, not arrogant, but very sure Flammable agricultural commodities, so the mainstay of economic drivers Flammable. This sector is estimated to be growing in the range 4.72% to 5.22%. Head of Bank Indonesia Economic Monetary Manado Samuel Mandagi see that growth is based on the production of various agricultural commodities is still good Flammable. Dry season that lasted until now have not affect the overall agricultural production such as horticulture, food and spices. "There's drought affected commodities, but there are still many who continue to produce the maximum," said Mandagi.

Data for 2008, growth in agriculture in 2008 and approximately 4.21 percent, and far greater than in 2007 at the rate 1.55 percent.

Head of Agriculture and Livestock Flammable, Ir Rotinsulu Herry said, the contribution of agriculture to economic growth remained high. Although reduced because of drought, local farmers keep production going, even with a stable production rates. "Prospects remain bright agriculture, commodities produced for the basic needs of people who have purchased, so certain agricultural growth continued to grow until the end of the year," said Rotinsulu.

Special commodity corn, continued Herry, no decrease in production, because farmers who grow the month of August, most experienced crop failure due to drought. The difference is they are planted earlier, capable of producing high production. (Sky / ham)

Menteri Pertanian Canangkan Proyek Tepung Kasava di Trenggalek

TEMPO Interaktif, TRENGGALEK - Menteri Pertanin Suswono, Selasa (24/11) dijadwalkan akan mencanangkan percepatan produksi tepung nasional melalui proyek tepung kasava di Trenggalek siang ini. Perwakilan petani dari 18 provinsi ikut serta dalam pencanangan tersebut.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Trenggalek Yoso Mihadi mengatakan acara pencanangan akan dilaksanakan di Lapangan Karangan. Kabupaten Trenggalek dipilih menjadi lokasi pencanangan karena memiliki cukup banyak usaha kecil menengah di bidang pembuatan tepung kasava.

Tepung kasava merupakan alternatif sumber karbohiodrat yang kerap dipenuhi dari beras dan terigu. Melalui teknologi vermentasi, masyarakat bisa menciptakan tepung berbahan dasar singkong yang banyak ditemukan di pedesaan. Komoditas ini diyakini bisa menggeser peran terigu yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kue dan makanan lainnya. "Kami bekerjasama dengan peneliti Universitas Jember untuk menciptakan enzim khusus," kata Yoso kepada Tempo.

Saat ini Departemen Pertanian mentargetkan penggunaan tepung kasava sebesar 5 - 20 persen untuk menggantikan tepung terigu. Dengan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap terigu sebagai bahan dasar pembuatan mie instan, roti, dan kue lainnya, diharapkan penggunaan tepung kasava akan mampu mendongkrak pendapatan petani singkong. HARI TRI WASONO.

Sektor Pertanian Diminta Keluar Dari WTO

Sebab, sektor pertanian adalah sektor paling utama untuk negara agraris seperti Indonesia.

VIVAnews - Pemerintah Indonesia didesak untuk mengeluarkan sektor pertanian dari putaran Doha saat Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO).

Menurut Sekretaris Jendral Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (Agra) Erpan Faryadi, pemerintah Indonesia dan negara berkembang lainnya harus mampu melepaskan sektor pertanian dari perundingan WTO. Pasalnya, sektor pertanian merupakan sektor paling utama untuk negara agraris seperti Indonesia.

"Kalau ini masuk terlalu besar pertaruhan untuk kepentingan negara, kita harus selalu mendesak pemerintah Indonesia agar sektor pertanian dikeluarkan dari perundingan WTO," kata Erpan saat konferensi pers tentang WTO di Jakarta, Selasa, 24 November 2009.

Erpan memandang, perjanjian tentang sektor pertanian sangat merugikan bagi mayoritas petani negara-negara berkembang, terutama dalam soal tarif, serta pemberian subsidi untuk para petani.

Dengan tidak adanya dua fasilitas tersebut, hasil industri pertanian negara berkembang akan sangat sulit untuk bersaing dengan negara maju.

Selain sektor pertanian, sektor lain yang juga penting adalah industri dan jasa. Namun, secara skala prioritas, sektor pertanian jauh lebih penting ketimbang dua sektor tersebut mengingat 48 persen penduduk Indonesia menggantungkan hidup dari pertanian.

Lebih lanjut, Erpan menilai krisis keuangan saat ini yang terjadi merupakan momentum yang tepat bagi negara berkembang untuk menghentikan putaran Doha.

Sementara itu, peneliti senior Instituted of Global Justice (IGJ) Bonnie Setiawan menilai saat ini, WTO sudah keluar dari tujuan awalnya yaitu sebagai organisasi yang mengatur perdagangan bebas dengan menghilangkan dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non tarif.

"Kita harapkan WTO hanya mengurusi mengenai perdagangan barang saja tidak mengenai hal lain seperti pertanian dan HaKI (hak atas kekayaan intelektual)," ujarnya.

Bonnie memandang, selama ini WTO telah jauh melangkah dengan mulai mengurusi berbagai kebijakan yang jauh dari kekuasaannya dan keluar dari tujuan awal. Selain itu, WTO sangat memiliki ketidak adilan karena lebih memihak kepada negara maju.

"WTO bukan hanya rezim yang membuka pasar, namun juga merupakan rezim yang membuka investasi. Investasi merupakan masuknya intensitas asing ke negara lemah. Salah satu kebijakan WTO yaitu HAKI yang meneriakkan hak paten hanya mampu digunakan oleh industri dan negara kuat, yang tidak mungkin dimiliki negara lemah atau usaha  kecil karena biaya yang cukup tinggi, ini kebijakan yang tidak adil," ujarnya.

Selain itu, Putaran Doha yang juga direncanakan dapat selesai pada 2010 ini sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia. Sebab, Putaran Doha membahas dua hal yang sangat urgen yaitu penghapusan subsidi dan pembukaan pasar.

"Kita berharap Indonesia mampu membuat WTO banting stir untuk membeli negara berkembang, dengan kekuasaan saat ini sebagai wakil pemimpin sidang dalam pertemuan KTM WTO mendatang," katanya.

Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengaku untuk mengeluarkan sektor pertanian dari putaran Doha sangat tidak mungkin. "Dalam negoisasi tidak mungkin satu sektor dikeluarkan, kita harus catat untung ruginya," tuturnya.

antique.putra@vivanews.com

AGROPOLITAN (?)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan pada umumnya masih tertinggal jauh dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan ekonomi dan proses indutrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu kegiatan ekonomi yang dikembangkan di daerah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan yang dikembangkan di daerah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.

Oleh karena itu, dalam konstelasi kota-kota dewasa ini, semestinya kawasan perdesaan semakin diperhitungkan keberadaannya. Daripada menganggap desa dan kota sebagai suatu dikotomi, akan lebih sesuai untuk menjelaskan desa-kota sebagai sebuah fenomena yang bertautan, di mana masyarakat di dalamnya secara bersama memecahkan masalah kemiskinan, perkembangan ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Desa-kota (rural-urban) dalam perspektif spasial merujuk pada suatu daerah periurban yang muncul akibat adanya perluasan pembangunan pada daerah kota yang sebelumnya merupakan suatu daerah desa. Fenomena desa-kota dapat dilihat di daerah pinggiran kota (urban-fringe), seperti halnya di Kecamatan Kartasura sebagai perbatasan Kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo, atau Kecamatan Depok sebagai perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman. Di daerah semacam ini potensial sekali terjadi proses transformasi spasial dan sosio-ekonomik wilayah yang mengakibatkan peningkatan kegiatan ekonomi yang relatif cepat dari pertanian ke non pertanian; perubahan pemanfaatan lahan ke arah perumahan urban, industri dan non pertanian lainnya; peningkatan kepadatan penduduk; serta kenaikan harga lahan yang tanpa dibarengi adanya instrumen pengendalian yang memadai.

Maka, untuk mencegah disparitas, hyperurbanization, dan menjaga kawasan perdesaan tetap sebagai derah penyangga bagi perkotaan, selama beberapa dekade terakhir telah berkembang pemikiran-pemikiran tentang konsep pembangunan desa-kota yang terintegrasi. Salah satu yang termutakhir adalah pendekatan agropolitan yang dikemukakan oleh John Friedmann—seorang planolog dari Amerika. Pendekatan ini juga merupakan sumbangan pemikiran baru dalam perkembangan konsep-konsep perencanaan kota, yang telah dimulai dari konsep-konsep Peter Kropotkin dan Ebenezer Howard yang utopianis, sampai Lewis Mumford, Frank Llyod Wright dan Mao Ze Dong dengan konsep-konsep kotanya yang revolusioner dan reformis.

Secara harfiah, agropolitan (agro = pertanian ; politan = kota) adalah kota pertanian yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Konsep agropolitan mencoba untuk mengakomodasi dua hal utama, yaitu menerapkan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dan diberlakukannya ketentuan-ketentuan mengenai otonomi daerah. Secara garis besar konsep agropolitan mengetengahkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

· Sebuah modul kota dasar (basic urban module) yang terdiri dari distrik-distrik otonom, yang dibangun pada kawasan desa berkepadatan tinggi atau kawasan peri urban, dengan populasi sebesar 10.000-15.000 jiwa yang tersebar di area seluas 10-15 km².

· Setiap distrik memiliki pusat pelayanan yang dapat diakses dengan mudah dari segala penjuru di distrik tersebut, baik dengan kaki maupun sepeda, selama 20 menit atau kurang.

· Setiap pusat pelayanan memiliki komplemen pelayanan dan fasilitas publik terstandarisasi.

· Dipilih satu distrik pusat (area desa-kota yang telah mengalami transformasi spasial paling besar) untuk dibangun agroindustri terkait.

· Lokasi dan sistem transportasi di wilayah argoindustri dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk menglaju (commuting).

· Distrik-distrik dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas atau bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai kebutuhan.

· Setiap distrik didorong untuk membentuk satuan usaha yang optimal dan selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah.

· Industri manukfatur kecil harus terdistribusi di tiap distrik dan di sepanjang jaringan jalan utama.

Kunci untuk menuju keberhasilan pembangunan agropolitan ini yaitu dengan memberlakukan setiap distrik agropolitan sebagai unit tunggal otonom mandiri, dalam artian selain menjaga tidak terlalu besar intervensi sektor-sektor pusat yang tidak terkait, juga dari segi ekonomi mampu mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertaniannya sendiri, tetapi terintegrasi secara sinergik dengan keseluruhan sistem pengembangan wilayahnya.

Dengan konsep agropolitan yang terimplementasikan dengan baik, maka kita akan dapat menjumpai wilayah perdesaan yang modern dan maju tanpa harus ‘mengkota’, tetap bisa melihat landscape ijo royo-royo sebagai penyeimbang kota yang semakin polusi, dan tentunya masih bisa menikmati nasi, sayur, dan lauk pauk hasil bumi pertiwi kita sendiri dalam menu makan siang kita… ^_^ [PS]

Meski Negara Agraris, Indonesia Sulit Capai Kedaulatan Pangan

Meski dijuluki sebagai negara agraris, namun hingga kini Indonesia masih kesulitan untuk mencapai kedaulatan pangan. Ini ditandai dengan banyaknya produk pertanian yang masih mengandalkan produk luar negeri. Padahal sebagai negara agraris dengan kekayaan alamnya, seharusnya dapat mendukung pencapaian swasembada segala produksi pertanian.
“Sampai sekarang kita masih mengimpor beberapa komoditi, ini membuat kita menjadi ketergantungan. Meskipun kita impor, tapi seharusnya didukung dengan persediaan atau ketahanan pangan di dalam negeri,” ujar Ketua Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) Edison Purba kepada MedanBisnis, Jumat (30/10).
Menurutnya, kedaulatan pangan itu sangat dibutuhkan dengan didukungnya perhatian pemerintah akan nasib petani serta jaminan harga. Selain itu, dukungan teknologi guna meningkatkan produksi pertanian. “Selama ini hasil produksi kita didikte oleh pasar luas, hingga tidak bisa menentukan harga sendiri meskipun kita yang punya produk,” ucapnya yang juga Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia Sumut.
Kemajuan teknologi pertanian ini, lanjut Edison dapat dicapai dengan memanfaatkan para penelitian di dunia pendidikan serta pihak-pihak industri yang selama ini masih kurang sinkron. Indonesia sebagai negara agraris tidak bisa mengasingkan diri dari perkembangan teknologi bidang pertanian, sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan jumlah bahan pangan yang cukup dan dapat dijangkau masyarakat.
“Dengan bioteknologi pertanian merupakan salah satu pencapaian kualitas dan kuatitas hasil pertanian serta pendapatan petani,” kata Edison.
Bioteknologi pertanian, tambah Ketua Komunikasi Bioteknologi Sumut ini, telah dikomersialisasi sejak 1996 tapi di Indonesia sendiri ini belum dijalankan. Adopsi bioteknologi bidang pertanian secara global menunjukkan angka yang terus meningkat secara signifikan.
Untuk 2008 tanaman biotek telah ditanami seluas 125,8 juta hektar atau naik 9,4% dari tahun sebelumnya yang mencapai 114,3 juta hektar. Tanaman biotek telah diadopsi di 25 negara dan sekitar 12 juta petani di dunia telah menanam berupa kedelai, jagung, kapas dan kanola.
“Peningkatan ini terjadi karena tanaman biotek memberi keuntungan ekonomi lewat hasil produsksi perhektar yang tinggi, biaya pestisida rendah dan menghemat waktu kerja,” sebutnya.

*yuni naibaho